AS vs Tiongkok, Luhut Tau Pemenangnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjatan memberikan pandangan pada forum yang digagas CSIS pada 2017 silam.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjatan memberikan pandangan pada forum yang digagas CSIS pada 2017 silam. (Foto: CSIS)
7 minute read

Haluan sentral sekutu Indonesia dinilai semakin terlihat bergeser dari Tiongkok ke Amerika Serikat (AS). Terkini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sedang berkomunikasi secara intensif dengan AS terkait relokasi industri dari Tiongkok serta investasi lainnya di Indonesia.


PinterPolitik.com

Pergolakan tensi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tampaknya justru meruncing akibat pandemi Covid-19. Siapapun yang akan lebih unggul nantinya, rivalitas ini dinilai akan sangat berpengaruh pada geopolitik internasional serta segenap negara sekutu dari dua kekuatan ekonomi dunia tersebut, termasuk Indonesia.

Ketika blame game terkait asal muasal Covid-19 seolah telah menjadi “adu mulut” biasa antara AS dan Tiongkok, persaingan seru yang sesungguhnya sedang terjadi ialah pada aspek fundamental perekonomian kedua negara yang memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Dan dengan kecenderungan dinamika terkini, AS dinilai lebih diuntungkan.

Hal inilah yang disoroti oleh Frederick Kempe, CEO sebuah lembaga think tank terkait kebijakan luar negeri AS bernama Atlantic Council. Kempe menilai bahwa kunci dominasi AS atas Tiongkok saat dan paska pandemi Covid-19 hanya dapat diraih jika negeri Paman Sam serius untuk mempertahankan kepemimpinan ekonomi dan politik global.

Selain itu, Kempe menganggap AS harus menganggap rivalitas tersebut sebagai maraton dan memegang prinsip bahwa banyak negara yang telah mengakui kepemimpinan global AS dikarenakan reputasinya membuat banyak negara menilai mereka lebih mungkin menang jika berperan sebagai mitra Amerika.

Konsekuensi dari persaingan antara AS dan Tiongkok tersebut juga telah mulai terasa dampaknya bagi Indonesia. Di tengah terpaan memburuknya ekonomi tanah air akibat pandemi Covid-19, kabar baik datang ketika AS sepakat untuk merelokasi beberapa industrinya ke Indonesia.

Berita menggembirakan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan itu seolah memberikan secercah harapan bagi permasalahan seperti perlambatan ekonomi dan isu ketenagakerjaan.

Memang harus diakui bahwa perekonomian Tiongkok, sebagai episentrum pandemi Covid-19, terpukul cukup hebat. Fundamental ekonomi negeri Tirai Bambu juga seolah jomplang ketika banyak perusahaan asal Jepang dan AS berkeputusan merelokasi bisnis bernilai tingginya keluar Tiongkok akibat lama tak bisa beroperasi.

Khusus bagi AS, berbagai “arah angin” ini dinilai sebagai keuntungan tersendiri dalam mendukung upaya Presiden AS Donald Trump mempertahankan status quo sebagai kekuatan global dominan dalam berbagai aspek, terutama ekonomi dan politik, dan menjadikan optimisme membuat America Great Again berada di ambang kenyataan.

Lalu, ketika tendensi yang mengarah pada indikasi superioritas AS itu dikaitkan dengan dinamika investasi AS di Indonesia terkini, apakah Luhut sebagai Menko Marves benar-benar telah berkesimpulan bahwa AS akan memenangkan rivalitas dengan Tiongkok?

Hasil Adaptasi Luhut?

Sebelum pandemi Covid-19, tak terbantahkan lagi bahwa Luhut dengan kewenangannya dinilai sangat oportunis untuk memuluskan berbagai investasi raksasa dari Tiongkok di Indonesia. Bahkan, hal ini tercermin pada 2.130 proyek investasi Tiongkok pada tahun 2019 yang menempatkannya sebagai negara kedua terbesar penanam modal di tanah air.

Lloyd Jensen dalamExplaining Foreign Policy” menjelaskan kebijakan politik luar negeri yang didasarkan pada sebuah adaptasi terhadap perubahan struktural yang sedang terjadi,baik internal maupun eksternal.

Jensen menambahkan, pijakan utama dalam landasan serta proses dari adaptasi tersebut ada pada penilaian akan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki oleh sebuah negara itu sendiri.

Apa yang dikemukakan oleh Jensen di atas tampaknya memang menggambarkan tentang apa yang sedang diperagakan oleh Luhut sebagai Menko Marves terkait investasi AS di Indonesia serta hubungan kedua negara yang lebih jauh.

Meskipun Luhut mengatakan bahwa hubungan segitiga antara Indonesia dengan AS serta Tiongkok sama-sama berjalan baik di tengah perseteruan kedua negara, dinamika geopolitik dan ekonomi global terkini tidak bisa menyembunyikan kecenderungan relevansi kerjasama dengan AS yang lebih menguntungkan dan memiliki prospek cerah, saat dan setelah pandemi Covid-19.

Terlebih, seperti apa yang disampaikan Jensen, Luhut dinilai sangat menyadari kapabilitas perekonomian Indonesia yang seolah semakin terseok akibat pandemi Covid-19. Bak gayung bersambut, Presiden Trump seketika muncul dan menawarkan bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sambutan Trump serta relevansi berbagai bantuan dan peluang investasi AS yang hadir tersebut kemudian dinilai sebagai faktor awal yang membuat Luhut beradaptasi untuk memanfaatkan momentum dengan mengarahkan target penerimaan investasi dari AS.

Dengan kata lain, bisa dikatakan pula bahwa adaptasi tersebut semakin menasbihkan oportunisme Luhut, dalam konteks upaya memaksimalkan pergeseran haluan sentral sekutu Indonesia dalam bidang investasi.

Selain itu, hal ini juga menunjukkan kepekaan Luhut terhadap dampak perubahan yang diakibatkan oleh pandemi bagi Indonesia serta kepekaan terkait menguatnya indikasi bahwa perekonomian Tiongkok tidak setangguh yang diperkirakan.

Kepekaan ini sebenarnya telah ditunjukkan Luhut saat melakukan pertemuan dengan Penasihat Senior Presiden AS,  Jared Kushner pada Februari lalu. Selain investasi dan Omnibus Law, antisipasi dampak Covid-19 bahkan juga menjadi materi pembicaraan kedua tokoh.

Lantas dengan dinamika tersebut, seberapa menguntungkan kerjasama perekonomian dan investasi Indonesia jika Luhut memilih untuk berhaluan kepada AS?

Semakin Serius

Adanya kemanfaatan tersendiri dari kedekatan Presiden Jokowi dan Presiden Trump belakangan ini, seketika diterjemahkan dengan baik oleh Luhut. Hal itu ia tunjukkan dengan secara khusus melakukan kontak intensif dengan asisten Trump di Gedung Putih dan berhasil mengamankan beberapa industri AS ke Indonesia, hasil relokasi dari negara rivalnya Tiongkok.

James Rousenau dalamThe Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics” juga menitikberatkan analisa politik luar negeri dengan model adaptif atau adaptive model. Rousenau mengatakan bahwa akumulasi dua variabel adaptasi, eksternal dan internal, akan bermuara pada pengambilan keputusan dengan meminimalkan risiko serta memaksimalkan peluang terkait situasi yang tengah berkembang.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Rousenau, keseriusan Luhut dalam menarik investasi AS ke Indonesia dinilai dilandasi oleh variabel eksternal dan internal yang bermuara pada signifikansi keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia.

Dari aspek internal, selain keterpurukan ekonomi, persoalan PHK dan angka pengangguran yang meningkat sebagai dampak pandemi Covid-19 menjadi isu pelik tersendiri bagi proyeksi terhambatnya perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi faktor pendorong tersendiri bagi investasi AS ketika dibandingkan dengan Tiongkok.

Seperti yang jamak publik ketahui, investasi Tiongkok yang berembel pada bagi peran tenaga kerja asal negeri Tirai Bambu cukup mempengaruhi sektor dan stigma ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dinilai akan berbanding terbalik jika yang mendominasi investasi ialah perusahaan AS, yang dinilai akan lebih cepat menyerap tenaga kerja asli Indonesia.

Sementara variabel eksternal masuknya investasi AS selain dari perlambatan ekonomi Tiongkok, ialah kapabilitas AS itu sendiri yang meskipun beberapa sektor ekonomi juga terdampak akibat pandemi Covid-19, namun sejauh ini cukup perkasa.

Hal ini dikarenakan, AS dinilai masih memiliki modal super power petahana yang mumpuni yaitu mata uang dolar. Dalam perlombaan ekonomi sendiri terdapat istilah bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar dari dolar.

Dibandingkan dengan yuan Tiongkok yang hanya menguasai dua persen, dollar AS menopang sekitar empat per lima dari rantai pasokan dan sirkulasi keuangan global. Hal ini membuat Gideon Rachman dalam “Coronavirus and the Threat to US Supremacy” menyebutkan bahwa global trust terhadap dollar AS mustahil untuk tersaingi.

Selain itu, audit terbaru yang dilakukan oleh Pakistan menemukan bahwa terdapat penyalahgunaan kesepakatan secara sistematis dari berbagai investasi Tiongkok yang justru memberikan kerugian besar bagi perekonomian negara. Hal ini dinilai juga menjadi salah satu variabel eksternal relevan bagi keberlangsungan Tiongkok sebagai negara kedua terbesar yang mendapatkan proyek di Indonesia.

Berbagai variabel di atas tampaknya bermuara pada akumulasi adaptif yang sulit terbantahkan bahwa dengan berhaluan sekutu kepada AS, akan secara signifikan menguntungkan bagi Indonesia di tengah upaya bangkit dari dampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Bagaimanapun, peran Luhut sebagai sosok vital penentu arah investasi asing di Indonesia semestinya memang mengedepankan kepentingan bangsa, dari mana pun modal tersebut berasal.

Oleh karena itu, kepercayaan dua arah harus terus dibangun oleh Luhut dan juga publik demi kondusivitas dalam negeri yang secara positif akan berdampak pada investasi dan perbaikan ekonomi Indonesia. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.