“Ahok Effect” di Pilgub Jabar?

Ahok Effect
Foto: K12
6 minute read

“Hal terbaik dari sekelompok kandidat adalah, hanya satu saja dari mereka yang dapat menjadi pemenang.” ~ Will Rogers, aktor AS


PinterPolitik.com

Pemilihan Umum (Pemilu) memang tak ubah layaknya kontes pemilihan lainnya, karena dari sejumlah kandidat yang ikut serta hanya satu yang dapat dinobatkan sebagai pemenang. Bedanya, untuk dapat menjadi kandidat dalam Pemilu, para kandidat harus mendapat dukungan dari Partai Politik (Parpol) agar berbagai masalah administratif pendaftaran dan kampanye nantinya, lebih mudah dilakukan.

Salah satu Pemilu yang diduga akan sama panasnya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu, adalah Pilkada Jawa Barat (Jabar) pada 2018 mendatang. Apalagi menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, Pilkada Jabar merupakan indikator kesuksesan Pemilu 2019, karena jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbanyak di Indonesia dan lumbung suara bagi para parpol.

Tak seperti pemilihan di kontes lainnya, dalam Pemilu, parpol harus sangat selektif dalam menentukan kandidat yang akan mereka usung. Sebagai lumbung suara terbesar, tentu parpol ingin memastikan kemenangan di wilayah barat Jawa ini sebagai modal dalam menghadapi pemilihan paling penting yang akan berlangsung dua tahun mendatang, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres).

Seiring semakin dekatnya pembukaan pendaftaran kandidat Pilkada 2018 pada Desember nanti, hingga saat ini bongkar pasang calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar pun masih terus dilakukan. Yang paling mengejutkan, Ridwan Kamil (Emil) yang paling awal mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jabar tahun depan serta paling tinggi elektabilitasnya dalam berbagai survei, malah yang terancam akan tersingkir dalam bursa pencalonan. Mengapa hal ini bisa terjadi?


Dua Poros Besar, Satu Poros Kecil?

“Tantangan tersulit dalam setiap kampanye politik adalah bagaimana meraih kemenangan tanpa memperlihatkan kalau Anda sebenarnya tidak layak untuk menang.” ~Adlai Stevenson, politikus AS

Seperti yang kita ketahui, saat ini disebut-sebut sudah ada dua poros yang kabarnya sudah resmi berkoalisi untuk mengusung calonnya masing-masing di Pilgub Jabar. Poros pertama yang sudah lebih dulu yakin adalah Gerindra dan PKS yang memasangkan Deddy Mizwar dengan Ahmad Syaiku. Sementara poros lainnya, koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan kabarnya akan mengandalkan pasangan Dedi Mulyadi dan Puti Guntur Soekarno, walau saat ini belum ada pernyataan resmi dari PDI Perjuangan.

Sangat disayangkan, kedua poros ini memiliki pasangan calon yang kurang menggigit dari sisi popularitas dan elektabilitas. Deddy Mizwar yang kini masih menjabat sebagai wakil gubernur, mungkin memiliki harapan menang yang lebih besar dibandingkan Dedi Mulyadi, sang penguasa di Kabupaten Purwakarta. Ini terlihat dari survei yang memperlihatkan elektabilitasnya semakin meningkat, bahkan mengalahkan Emil.

Namun dari wakil yang diusung masing-masing poros, kelihatannya lebih mengutamakan pemilihan ‘yang penting kader partai koalisi’ daripada elektabilitas maupun keterkenalannya dengan masyarakat Jabar. Tersirat pula bahwa posisi wakil gubernur Jabar nantinya pun akan kurang mendapatkan porsi penting, karena mereka hanya mengutamakan calon gubernur saja yang mampu mendulang suara.

Kedua poros koalisi ini juga sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk saling berhadapan. Mengapa? Karena poros Gerindra dan PKS merupakan koalisi dua partai yang terkenal sebagai partai oposisi pemerintah dan selalu mengkritisi setiap tindak tanduk pemerintah, terutama kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara poros koalisi Golkar dan PDI Perjuangan, merupakan dua partai yang menamakan diri sebagai partai pendukung pemerintah. Bahkan Golkar sudah resmi mendeklarasikan untuk terus memberikan dukungannya pada Jokowi di Pilpres nanti.

Sehingga terlihat jelas, bahwa Pilkada Jabar tahun depan akan menjadi ‘perang’ awal antara kubu pendukung Prabowo Subianto dan Jokowi. Seperti juga yang dikatakan Mardani sebelumnya, siapa yang mampu memenangkan Pilkada Jabar nantinya akan dapat memprediksi kemungkinan untuk memenangkan pertandingan merebut kursi kepresidenan kelak. Lalu bagaimana dengan parpol lainnya?

Partai Nasdem yang sudah sejak awal mengusung Emil, sepertinya tidak cukup upaya untuk memastikan calonnya tersebut dapat maju ke Pilkada. Sebagai parpol yang hanya memiliki lima kursi, Nasdem seharusnya ikut berusaha agar Emil bisa terus maju melalui koalisi dengan parpol lain. Namun sejauh ini, kelihatannya mereka seakan membiarkan Emil yang melakukan pendekatan sendirian ke parpol-parpol. Tak heran bila usungan Nasdem ini malah terkesan jebakan bagi Emil untuk bisa masuk ke parpol lain.

Nasdem juga tidak terlihat ketika lima parpol lainnya, yaitu Demokrat, Hanura, PPP, PKB, dan PAN, melakukan pertemuan bersama untuk membahas Pilkada Jabar. Konon, kelima parpol ini masih berupaya untuk dapat berkoalisi mengusung calon pasangannya sendiri. Lagi-lagi, di sini Emil terlihat berusaha sendirian. Walaupun PAN ingin agar calonnya, Bima Arya yang kini menjabat Walikota Bogor dapat maju sebagai calon wakil gubernur, namun nama Emil masih belum dinyatakan sebagai calon terkuat mereka. Sementara Demokrat sendiri, ada Dede Yusuf yang masih berambisi maju di Pilgub nanti.

Trauma ‘Ahok Effect’?

“Politik merupakan perang yang paling mengasyikkan, dan sedikit berbahaya. Dalam perang, Anda hanya bisa terbunuh sekali, sementara di politik, Anda bisa terbunuh berkali-kali.” ~Winston Churchill

Terbunuh berkali-kali, itu pula yang mungkin tengah dialami Emil menuju pencalonannya sebagai gubernur di Pilgub Jabar ini. Bila kita tarik ke belakang, Walikota Bandung ini memang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menyatakan pencalonannya sebagai calon gubernur Jabar paling awal, bahkan saat parpol masih sibuk dengan hiruk pikuk Pilkada DKI Jakarta. Rasa percaya diri ini juga diperkuat dengan elektabilitas dan popularitas yang sangat tinggi dari berbagai lembaga survei.

Sebagai seorang calon gubernur non partisan, Emil disebut-sebut sebagai perwakilan tokoh pembaharu yang profesional dan bersih, sehingga kerap dikait-kaitkan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sejak awal pula, Emil telah mengumumkan keberpihakannya pada Jokowi di Pilpres mendatang. Dukungannya ini tentu serta merta menutup kemungkinan bagi Gerindra dan PKS yang tetap setia di sisi Prabowo untuk mengusungnya. Sehingga, Emil pun mau tak mau harus mendekat ke parpol yang sealiran.

Herannya, PDI Perjuangan yang awalnya diperkirakan akan mengusung Emil malah mengatakan tutup pintu padanya. Alasannya, menurut Sekertaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan enggan bekerja sama dengan calon yang sudah secara sepihak menempatkan dirinya sebagai calon gubernur. Begitu pun Golkar, Dedi Mulyadi yang awalnya terlihat mesra dan baik-baik saja kalau pun diajak berpasangan dengan Emil, tiba-tiba menolak dan berkeras menjadi calon gubernur.

Apa pasal? Bila kita lihat waktu peristiwanya, PDI Perjuangan dan Golkar menerima Emil dengan tangan terbuka sebelum hasil pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta keluar. Dan ketika Ahok gagal meneruskan kepemimpinannya, baik PDI Perjuangan dan Golkar pun mulai mengeluarkan penolakannya terhadap Emil. Kegagalan Ahok terkesan menyimpan trauma untuk mengusung calon gubernur yang ‘sulit diatur’ karena tidak punya keterikatan dengan parpol yang diusungnya.

Sikap parpol yang ingin memastikan kesetiaan calon kandidat juga terjadi pada Deddy Mizwar. Aktor senior ini pada akhirnya rela menggadaikan independensinya dan mendaftar sebagai kader Gerindra hanya agar diusung sebagai calon gubernur. Sikap yang sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Emil, sehingga tentu langsung dianggap sulit berkompromi oleh para parpol. Arogansi calon kandidat inilah yang memunculkan ‘Ahok Effect’, sehingga Emil sepertinya dipaksa menyerah kalah atau harus gugur sebelum berperang. (R24)