Wiranto Setujui Aksi 112

    2 minute read

    Sejumlah kelompok organisasi Islam menyerukan akan melakukan aksi pada Sabtu, 11 Februari besok. Aksi yang kemudian disebut ‘Aksi 112” ini,  bertujuan mengajak kaum Muslim di Indonesia dan di DKI Jakarta pada khususnya, untuk bersama-sama memilih gubernur Muslim.


    pinterpolitik.com

    DKI JAKARTA – Aksi yang bertepatan dengan masa akhir kampanye ini, diprakarsai Forum Umat Islam (FUI) dan rencananya dimulai pukul 7 pagi, dengan titik awal di Bundaran Hotel Indonesia dengan melakukan longmarch. Jadi sebelum masa kampanye usai, para kelompok Islam ini menyerukan himbauan untuk memilih pasangan calon (paslon) yang beragama Islam.

    Aksi pengerahan massa ini tentu dianggap sebagai tindakan yang rawan kericuhan oleh Pemerintah, Menko Polhukam Wiranto jauh-jauh hari sudah mengingatkan untuk menghormati masa tenang dengan tidak melakukan aksi pengerahan massa. Peringatan yang sama pun telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

    Pihak Kepolisian mencium adanya muatan agenda politik dibalik rencana Aksi 112 dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Walau FUI menyatakan bahwa aksi yang digelar adalah aksi damai, namun pihak keamanan tetap menganggap kegiatan tersebut dapat saja ditunggangi dan diprovokasi.

    Mendapatkan larangan, Habib Rizieq Shihab dan para pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi kediaman Wiranto di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2) untuk meminta keadilan dan hak yang sama sebagai warga negara.


    Rizieq meminta Wiranto menyetujui Aksi 112 dengan mengubah lokasi pelaksanaannya, yaitu dari Monas ke Bundaran HI menjadi di Masjid Istiqlal. Selain itu, acaranya pun diubah dengan hanya melakukan dzikir, tanpa orasi maupun longmarch. Perubahan ini karena para ulama ingin menjaga keamanan dan meminimalisir aksinya disusupi.

    Perubahan acara dan lokasi ini, akhirnya membuat Wiranto memberikan restu bagi pelaksanaan Aksi 112, asal tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia juga menyarankan untuk tidak menggangu masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI nanti. Belajar dari aksi-aksi sebelumnya, walaupun ada larangan longmarch, para peserta umumnya akan tetap memenuhi jalanan sambil berorasi. Apakah mereka mampu menepati janjinya besok? (Berbagai sumber/A15)